Dirjen PPTR Sebut Kriteria Penetapan Objek Penertiban Tanah Telantar SHM Berbeda dengan SHGU dan SHGB Implementasi Komunikasi Publik, Kabiro Humas Kementerian ATR/BPN: Harus Ada Sense of Crisis dalam Melihat Isu Sebagai Hulu dari Layanan Pertanahan, Menteri Nusron Ingin IPPAT Ikut Berperan dalam Transformasi Layanan Pertanahan Hadapi Tiga Tantangan, Menteri Nusron Sampaikan Soal Penguatan Sistem dan SDM di Hadapan Jajaran Kanwil BPN Provinsi Sulut BLUSUKAN WAPRES GIBRAN KE PASAR & SAWAH DIKRITIK FORUM JAMSOS. RAKYAT BUTUH 19 JUTA LAPANGAN KERJA

Integrasi Penataan Ruang

Juli 18, 2025

Dirjen Tata Ruang Dorong Kebijakan Integrasi Penataan Ruang Secara Terpadu

Abdisuara.com, Jakarta - Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Baca Selengkapnya...

Tanah Telantar Diambil Negara

Dirjen PPTR Sebut Kriteria Penetapan Objek Penertiban Tanah Telantar SHM Berbeda dengan SHGU dan SHGB

Kabiro Humas dan Protokol

Implementasi Komunikasi Publik, Kabiro Humas Kementerian ATR/BPN: Harus Ada Sense of Crisis dalam Melihat Isu

IPPAT Hulu Layanan Pertanahan

Sebagai Hulu dari Layanan Pertanahan, Menteri Nusron Ingin IPPAT Ikut Berperan dalam Transformasi Layanan Pertanahan

Hadapi Tantangan

Hadapi Tiga Tantangan, Menteri Nusron Sampaikan Soal Penguatan Sistem dan SDM di Hadapan Jajaran Kanwil BPN Provinsi Sulut

BLUSUKAN WAPRES GIBRAN KE PASAR & SAWAH DIKRITIK FORUM JAMSOS. RAKYAT BUTUH 19 JUTA LAPANGAN KERJA

Tag: kebijakan

Integrasi Penataan Ruang

Nasional, NewsJuli 18, 2025

Dirjen Tata Ruang Dorong Kebijakan Integrasi Penataan Ruang Secara Terpadu

Abdisuara.com, Jakarta – Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Baca Selengkapnya…