abdisuara.com,MEDAN TEMBUNG-MEDAN- Kinerja aparatur Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, kini tengah menjadi sorotan tajam. Pasalnya, sejumlah warga melaporkan adanya praktik “pilih kasih” dalam proses pendataan dan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) di wilayah tersebut.
Banyak warga kurang mampu yang seharusnya menjadi prioritas justru terabaikan dan hanya bisa menyaksikan bantuan mengalir ke tangan orang lain yang dianggap lebih mampu.
Jeritan Hati Warga yang Terlupakan
Rosmadani Hasibuan (53), seorang warga Lingkungan 6 yang telah menetap selama 34 tahun, mengungkapkan rasa kecewanya yang mendalam. Ia mengaku selama puluhan tahun tinggal di sana, namanya tidak pernah masuk dalam daftar pendataan Kepala Lingkungan (Kepling).
“Hati saya perih melihat ketidakadilan ini. Setiap ada pembagian bantuan, saya hanya bisa menonton sambil menahan sedih karena tidak pernah didata,” ujar Rosmadani dengan mata berkaca-kaca.
Keluhan serupa datang dari Risna Daulai (53). Ia merasa pihak Kelurahan hanya membutuhkannya saat momen Pemilihan Umum (Pemilu) saja. “Kalau urusan memilih (Pemilu) saya didata, tapi kalau untuk bantuan sosial, nama saya seolah-olah hilang,” cetusnya kecewa.
Sementara itu, Risna Wati Hasibuan (45) menyoroti kejanggalan lokasi penerima bantuan. Ia merasa heran karena warga yang tempat tinggalnya jauh dari kantor lurah justru mendapat bantuan, sementara dirinya yang berada di dekat lokasi justru diabaikan.
“Sering didata, tapi hasilnya nihil. Kalau ditanya ke Kepling, jawabannya selalu disuruh sabar, tapi sampai sekarang tidak ada realisasinya,” ungkapnya geram.
Sorotan terhadap Orang Mampu yang Terima Bantuan
Keresahan ini tidak hanya terjadi di Lingkungan 6. Bil Hoirot Harahap (49), warga Lingkungan 1, juga menyatakan hal senada. Ia menyayangkan distribusi bansos yang dinilai tidak tepat sasaran karena justru jatuh ke tangan warga yang secara ekonomi tergolong mampu.
“Yang dapat malah orang berada. Kami yang benar-benar membutuhkan malah bingung harus mengadu ke mana,” tuturnya.
Respons Walikota Medan
Menanggapi polemik ini, Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, mengakui bahwa sistem distribusi bansos di wilayahnya memang masih memiliki celah dan belum sepenuhnya tepat sasaran. Hal ini ia sampaikan usai menghadiri Sidang Paripurna di DPRD Medan, Senin (25/08/2025).
“Betul, distribusi bansos di Medan masih perlu perbaikan. Saat ini Pemko Medan melalui Dinas Sosial sedang melakukan verifikasi dan pemutakhiran data secara menyeluruh,” jelas Rico.
Rico menegaskan beberapa poin penting dalam pembenahan ini:
1. Graduasi Penerima: Warga yang sudah mampu akan dikeluarkan dari daftar.
2. Penyisiran Data: Warga layak yang belum terdata akan segera dimasukkan.
3. Layanan Pengaduan: Masyarakat diminta aktif melaporkan jika menemukan penerima bansos yang dianggap tidak layak.
4. Program Medan Satu Data: Upaya membangun basis data yang akurat agar kebijakan pemerintah tepat sasaran.
“Jika datanya valid, maka bantuan yang diberikan akan jauh lebih adil dan menyentuh mereka yang benar-benar berhak,” tutup Walikota. (Ah)
