Medan | Abdi Suara — Sekretaris Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Al Washliyah (PW IPA) Sumatera Utara, Ikhwanda Buyung, mengecam wacana pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur yang belakangan mencuat ke publik.
Menurut Ikhwanda, dorongan pemekaran yang digagas oleh sejumlah pihak, termasuk yang berkaitan dengan kegiatan Komite Pemekaran Provinsi Sumatera Pantai Timur (KPP SPT), dinilai tidak sejalan dengan kondisi daerah saat ini serta berpotensi menimbulkan polemik baru di tengah masyarakat.
“Dalam situasi daerah yang masih fokus pada pemulihan dan penguatan pembangunan, wacana pemekaran bukanlah kebutuhan mendesak. Justru ini berpotensi memecah konsentrasi pembangunan yang sedang berjalan,” tegas Ikhwanda Buyung di Medan, Minggu (13/4/2026).
Ia juga menilai, langkah mendorong pembentukan provinsi baru terkesan tidak sejalan dengan semangat kolaborasi pembangunan yang saat ini tengah digaungkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Bobby Nasution.
“Seharusnya seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan fokus mendukung visi pembangunan daerah. Bukan malah memunculkan agenda yang berpotensi menimbulkan perbedaan arah kebijakan,” tambahnya.
Ikhwanda menegaskan, pihaknya tidak menolak pemekaran secara prinsip, namun harus melalui kajian yang matang, melibatkan berbagai pihak, serta benar-benar didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat, bukan kepentingan kelompok tertentu.
“Kalau memang untuk kesejahteraan masyarakat, harus dikaji secara komprehensif dan transparan. Jangan sampai terkesan dipaksakan atau sarat kepentingan,” ujarnya.
Pernyataan ini juga merespons beredarnya undangan kegiatan bertajuk Silaturahmi Syawal 1447 H & Rembug Pembangunan Daerah yang dijadwalkan berlangsung di Aula Kantor Bupati Batubara pada Senin (13/4/2026), yang salah satu agendanya disebut akan membahas pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur.
Di akhir keterangannya, Ikhwanda mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tetap menjaga kondusivitas serta mengedepankan persatuan dalam menyikapi isu-isu strategis daerah.
“Kami mengimbau agar semua pihak tetap mengedepankan persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu memberikan dampak positif bagi masyarakat luas,” tutupnya. (Tim)
