Abdisuara.com, Jakarta – Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan profesionalisme layanan pertanahan, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) menyelenggarakan webinar bertajuk ‘Sosialisasi Layanan Pertanahan Elektronik pada Loket Pelayanan’, Kamis (10/07).
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini diikuti oleh lebih dari 1.000 peserta dari seluruh Indonesia. Sosialisasi ini ditujukan bagi petugas loket, yang merupakan garda terdepan dalam pelayanan publik di bidang pertanahan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) serta regulasi dasar layanan pertanahan, agar pelayanan yang diberikan dapat berjalan prima, cepat, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala Bagian Perencanaan dan Umum BPSDM, Agustina Yessy Christiana, dalam sambutannya menyampaikan bahwa transformasi digital merupakan bentuk nyata dari modernisasi birokrasi demi peningkatan kualitas layanan publik. Namun demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan transformasi tersebut sangat bergantung pada kesiapan dan kualitas sumber daya manusia.
“Sosialisasi seperti ini harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan agar transformasi digital di bidang pertanahan dapat diterima dan dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Shamy Ardian, menyampaikan bahwa transformasi digital tidak hanya sebatas pemanfaatan teknologi, melainkan juga perubahan mendasar dalam pola kerja dan cara institusi berkomunikasi dengan masyarakat.
“Transformasi digital memberikan dampak besar terhadap sistem layanan. Tidak hanya mengubah pola kerja, tetapi juga cara berinteraksi dengan masyarakat menjadi lebih aktif dalam memberikan pemahaman, serta menciptakan ekosistem data dan keamanan dokumen yang perlu kita sikapi bersama,” ungkapnya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Subdirektorat Pengembangan Layanan Pertanahan menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas petugas loket merupakan kunci sukses dalam implementasi layanan elektronik.
“Petugas loket adalah garda terdepan sekaligus pintu pertama dalam pelayanan publik di bidang pertanahan. Oleh karena itu, pemahaman dan kompetensi mereka terhadap sistem layanan elektronik harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Menutup kegiatan, Sekretaris Ditjen PHPT menyampaikan harapannya agar seluruh petugas layanan pertanahan terus mengutamakan kualitas dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
“Saya berharap kita semua memiliki kesadaran bersama untuk selalu memprioritaskan kualitas data digital yang baik dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat,” pungkasnya. (REL/BS/KT)
