Abdisuara.com, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya pengawasan dan evaluasi berkala dalam pelaksanaan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) 2025-2029.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) di Kantor Badan Informasi Geospasial (BIG), Selasa (18/03/2025), sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani lima kementerian/lembaga (K/L) sehari sebelumnya.
“Kita akan bertemu setiap bulan untuk melakukan kontrol dan monitoring atas pengembangan serta dinamika proyek ILASPP,” ujar Nusron Wahid.
Rakor ini bertujuan mengintegrasikan administrasi pertanahan dan tata ruang di Kementerian ATR/BPN, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kehutanan, dan BIG. Menurut Nusron, integrasi ini krusial untuk menyelesaikan persoalan kadastral, terutama terkait Areal Penggunaan Lain (APL) dan kehutanan.
Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menyambut baik program ILASPP dan menekankan bahwa integrasi data nasional adalah amanat Presiden RI kepada Kementerian Transmigrasi. “Kami merasa terbantu dengan program ini, terutama terkait persoalan lahan,” katanya.
Kepala BIG, Muh Aris Marfai, menyampaikan bahwa BIG telah membentuk struktur organisasi khusus untuk mendukung ILASPP, mencakup pembina, pengarah, direktur, dan tim teknis yang bertanggung jawab atas kebutuhan pemetaan. “Kami memastikan tim teknis siap bergerak,” ujarnya.
Rakor ini dihadiri oleh perwakilan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dari berbagai kementerian, termasuk Kemendagri, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, serta jajaran pejabat terkait. (Rel/BS)
